31/10/2026
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) didorong pemerintah sebagai upaya memperkuat ekonomi desa. Namun, pelaksanaannya memunculkan sejumlah persoalan, mulai dari penggunaan Dana Desa untuk membayar angsuran pokok dan bunga atau margin pembiayaan pembangunan fisik gerai, gudang, dan kelengkapan koperasi, penentuan lokasi pembangunan, penggunaan tanah atau aset desa, hingga minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Melalui skema yang diatur pemerintah, Dana Desa dapat digunakan untuk membayar angsuran pembiayaan tersebut. Artinya, sebagian Dana Desa akan dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pembangunan KDKMP. Hal ini berpotensi mempersempit ruang anggaran desa untuk membiayai kebutuhan lain, seperti pembangunan infrastruktur, PAUD, posyandu, bantuan langsung tunai (BLT), dan layanan publik lainnya. Penggunaan tanah dan aset desa tanpa proses yang transparan juga berisiko mengabaikan kepentingan masyarakat.
Padahal, warga memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan Dana Desa dan aset desa, terlibat dalam musyawarah, serta ikut menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan desanya. Suara dan kepentingan masyarakat perlu diperhitungkan dalam setiap keputusan yang menyangkut sumber daya dan masa depan desa.
Atas berbagai persoalan tersebut, Koalisi Gugat Kopdes Merah Putih membuka Posko Pengaduan bagi warga yang mengalami, mengetahui, atau memiliki informasi mengenai persoalan pelaksanaan KDKMP di desanya.
Link pelaporan: bit.ly/LaporkanKDKMP
Batas pengaduan: 6 November 2026
Identitas pelapor dijaga kerahasiaannya. Bukti berupa foto dokumen, surat, atau notulen musyawarah sangat membantu.
Laporan masyarakat akan dihimpun sebagai bahan dokumentasi dan advokasi dalam uji materiil di MK.
𝗦𝗮𝗮𝘁𝗻𝘆𝗮 𝗪𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗠𝗲𝗻𝗴𝗴𝘂𝗴𝗮𝘁, 𝗦𝗮𝗮𝘁𝗻𝘆𝗮 𝗗𝗲𝘀𝗮 𝗕𝗲𝗿𝗱𝗮𝘂𝗹𝗮𝘁!
Narahubung:
+62895620923900, Annisa TI Indonesia | Jaringan Global NGO Antikorupsi
+6285737134526, Seira ICW