19/05/2013
Ratusan Guru Ngaplo Tak Dapat TPP
By RADARMADIUNWEB - Sun May 19, 5:09 am
KOTA – Impian ratusan guru di Ponorogo mendapat tunjangan prestasi pendidik (TPP) terganjal legalisasi. Pasalnya, meski proses sertifikasi sudah dilalui sejak awal tahun lalu, hingga kini mereka melum mendapatkan surat keputusan (SK) lolos sertifikasi dari Dirjen Pendidikan. Akibatnya, pupus sudah harapan mendapatkan TPP pada pertengahan bulan ini. ‘’Sudah kami ajukan tapi memang belum keluar SK-nya,’’ terang Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo Supeno kemarin (18/5).
Molornya penerbitan SK itu, menurut Supeno, bukan kesalahan dinas pendidikan. Melainkan dirjen pendidikan. Sebab, pasca kelengkapan berkas sertifikasi sekitar 800 guru pihaknya langsung mengajukan ke pusat. ‘’Kami akan terus mengawal agar segera turun SK sehingga hak para guru dipenuhi,’’ janjinya.
Lantas bagaimana dengan TPP ribuan guru lain yang hingga kini belum cair ? Supeno membenarkan adanya TPP 4.600 pendidik yang sampai saat ini belum turun. TPP itu merupakan hak para guru pencairan bulan November 2012 hingga April 2013 lalu. Keterlambatan pencairan itu, kata dia, karena anggaran dari pemerintah pusat yang belum cair. ‘’Uangnya yang memang belum ada. Tapi setelah kami konfirmasi mungkin pekan depan sudah turun,’’ ujarnya.
Sementara, Ketua Komisi D DPRD Ponorogo dr Burhanuddin mendesak dinas pendidikan proaktif menyikapi keluhan guru soal TPP. Selain mengupayakan pencairan, pihaknya juga meminta dinas tanggap terhadap persoalan beberapa guru yang mengalami kekurangan jam mengajar.
Adanya guru yang lolos sertifikasi namun kekurangan jam mengajar, lanjut dia, bisa menimbulkan persoalan baru di kalangan pendidik. Sebab, hal itu bisa menghapus TPP yang sempat diterima. ‘’Banyak laporan soal kepala sekolah yang membatasi jam mengajar guru, dan itu menimbulkan keresahan. Makanya dinas harus tanggap, jangan janji-janji saja,’’ tandas politisi PAN itu.
Menurut Burhan, pembatasan jam mengajar guru itu terjadi di salah satu SMA negeri di Ponorogo. Pihaknya dalam waktu dekat akan memastikan kebenaran laporan belasan guru itu. Jika benar terjadi, kata dia, kepala sekolah dan dinas pendidikan dinilai teledor. ‘’Era saat ini, guru itu dituntut kreativitas tinggi. Jika di sekolah itu memang jam mengajarnya terbatas dan bisa mengajar di sekolah lain kenapa tidak, jangan kaku seperti itu,’’ ucapnya. (dhy/isd)
