12/03/2017
Jakarta’s Food Supply Chain – Marcellina Dwi K.P.
Jakarta sebagai melting pot kebudayaan Indonesia merupakan ruang yang membentuk identitas baru terhadap makanan. Berkembanganya makanan sebagai suatu kebutuhan dasar hingga diglorifikasi lewat media-media sosial seperti Instagram, Youtube dan Facebook lewat posting-an makanan dan menghabiskan sekian waktu, tenaga dan biaya untuk ajang pamer merupakan rutinitas kalangan mengengah atas di kota Jakarta. Media sosial punya peranan penting dalam proses perkembangan makanan yang tadinya hanya kebutuhan untuk merasa kenyang, menjadi makanan sebagai sebuah apresiasi terhadap bentuk, rasa, yang kadang disertai dengan narasi yang membuai. Teknologi informasi kali ini tidak hanya sampai di titik eksplorasi makanan lewat media sosial, tapi juga menyediakan jasa antar makanan bahkan sayur-sayuran segar yang didatangkan dari luar kota Jakarta, seperti Bogor dan Bandung yang masih memiliki lahan pertanian.
Di Bandung, sekelompok anak muda menggagas sebuah perjamuan makan bertajuk From Farm to Table, menawarkan sensasi makan di perkebunan sayur dan menyajikan makanan yang diambil dari kebun itu sendiri dan mengurangi konsumsi protein hewani. Konsep mendakatkan makanan dari tempat tumbuhnya sampai ke tempat makananan dikonsumsi mulai populer di kota-kota besar di dunia yang kemudian menarik untuk dimasukkan ke dalam konteks kota Jakarta. Restoran-restoran berstandar dunia di desa Ubud juga muncul dengan konsep locavore, dari kata loca atau lokal dan vore atau pemangsa/pemakan. Kehadiran restoran-restoran yang mempelopori nilai sustainable dan locavore ini muncul sebagai kritik terhadap jalur distribusi pangan yang telah berkontribusi terhadap krisis ekologi.
Menghubungkan masyarakat perkotaan dengan pedesaan telah menjadi salah satu solusi yang digunakan negara-negara Uni Eropa dalam mempromosikan rantai distribusi makanan yang lebih berkelanjutan, misalnya dengan membuka peternakan-peternakan sapi serta perkebunan organik untuk publik pada hari-hari yang ditetapkan agar masyarakat kota bisa menyaksikan bagaimana proses makanan dan minuman yang dihasilkan di peternakan bisa mereka nikmati, untuk membangun keterhubungan antara perkotaan dan pedesaan dengan harapan rantai distribusi serta limbah pangan dapat melibatkan kedua belah pihak, baik produsen, distributor hingga ke konsumen.
Keberadaan pasar-pasar tradisional maupun supermarket di Jakarta sebagai penyalur bahan-bahan makanan bagi sebagian besar masyarakat Jakarta yang berada di bawah pengawasan Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta lewat website mereka belum mampu memberikan gambaran terhadap rantai distribusi makanan di Jakarta, sementara PT Foods Station yang menjadi BUMD milik Provinsi DKI Jakarta lebih berfokus kepada distribusi beras dan penetapan harga beras untuk Jakarta dan Nasional. Inflasi yang diprediksikan akan terjadi karena tingginya harga pangan tentu akan berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat Jakarta.
Observasi ini mencoba menyelusuri bagaimana pola konsumsi Masyarakat Jakarta dan kemampuan pihak penyedia pangan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi Jakarta. Observasi terhadap pola konsumsi dan juga distribusi makanan masyarakat Jakarta dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hegemoni Jakarta sebagai ibu kota negara mampu mengatur harga, distribusi serta menstandarisasi pola konsumsi nasional, serta sejauh mana pengaruh serta kebijakan pangan global yang masuk ke Jakarta mempengaruhi kebijakan serta dampaknya terhadap pola konsumsi masyarakat Indonesia.
Dengan menganalisa perilaku masyarakat Jakarta lewat pola konsumsi mereka, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan sebuah kesimpulan terhadap tindakan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki rantai distribusi makanan agar dapat mengisi gap yang juga disebabkan perbedaan gaya hidup, daya beli, kesadaran masyarakat akan pola konsumsi yang sehat, sehingga masyarakat Jakarta bisa memanfaatkan potensi yang ada disekitar mereka untuk bisa meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri tanpa intervensi pemerintah, lembaga-lembaga swasta, bahkan pihak asing.
